WARTAJATENG.ORG_KLATEN – Dalam dua pekan terakhir, suhu politik di internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Klaten memanas. Penyebabnya, dalam usulan Ketua DPC sebagai hasil rapat PAC (Pimpinan Anak Cabang), nama Sri Mulyani, Ketua DPC incumbent, yang adalah mantan Bupati Klaten 2020-2025, gagal meraih usulan penuh.
Dari 26 suara PAC (Pimpinan Anak Cabang) atau kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten. nama Sri Mulyani hanya mendapatkan 22 suara PAC. Ada 4 PAC yang “berani” tidak mencantumkan nama Sri Mulyani dalam usulan mereka. Mereka adalah PAC Pedan, PAC Karangdowo, PAC Juwiring, dan PAC Delanggu.
Padahal, berdasar informasi dari sejumlah sumber di lingkungan partai berlambang banteng ini, Sri Mulyani bersama “tim senyapnya” telah berdinamika dan bergerilya sejak lama untuk mengupayakan dukungan penuh dari seluruh PAC tersebut.
“Sudah berkali-kali dikumpulkan. Tujuannya, dukungan penuh dari seluruh PAC untuk mengusulkan nama ibu sebagai Ketua DPC,” tegas salah seorang sumber yang minta tidak disebutkan identitasnya.
Sebagai kilas balik, setelah Munas (Musyawarah Nasional) DPP PDI Perjuangan selesai digelar awal Agustus 2025 lalu, kepengurusan struktural di tingkat DPD dan DPC di seluruh Indonesia diperintahkan untuk menggelar rapat yang melibatkan struktural di tingkat PAC (Pimpinan Anak Cabang) atau kepengurusan di tingkat kecamatan. Perintah tersebut secara resmi tertuang dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 01/2025.
“Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah, Konferensi Cabang, Konferensi Perwakilan Luar Negeri, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Ranting dan Musyawarah Anak Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” demikian bunyi judul redaksional Peraturan Partai (PP) tersebut.
Setelah dilakukan sosialisasi PP tersebut kepada DPD dan DPC partai di seluruh Indonesia, pada rentang waktu bulan Agustus 2025, masing-masing DPC melanjutkan sosialisasi ke tingkat PAC masing-masing. Di Klaten sendiri, struktural DPC PDI P Klaten menggelar sosialisasi ke tingkat PAC pada 3 September 2025 lalu. Pelaksanaan terpisah berdasar 5 Dapil (Daerah Pemilihan) di Klaten. Seusai sosialisasi, agenda pertemuan langsung dilanjutkan dengan rapat khusus dengan agenda tunggal pengusulan nama-nama Calon Ketua DPD dan Ketua DPC.
Berdasar rekap hasil rapat PAC PDI P di Klaten tersebut, diperoleh jumlah suara untuk nama-nama Ketua DPC yang diusulkan. Masing-masing, Sri Mulyani (22 suara), Hamenang Wajar Ismoyo (8 suara), Andi Purnama (5 suara), Nanang Marjianto (5 suara), Guntur Balang (3 suara) dan Hasyim (2 suara). Selain kelima nama tersebut, ada 33 nama lain yang masing-masing memperoleh satu suara.
Sementara, untuk usulan Ketua DPD PDI P Jawa Tengah, perolahan suara didominasi nama Dyah Pinka Haprani (putri Puan Maharani) dengan 24 usulan suara, dilanjutkan H Sunarno (mantan Bupati Klaten dua periode) dengan 12 usulan, lalu FX Rudyatmo (Plt Ketua DPD saat ini) 5 usulan, Hartanto 3, Kadarwati 2, dan nama Sumanto (Ketua DPRD Jawa Tengah), Agustina Wilujeng, dan Aris Prabowo.
Dikonfirmasi tentang hasil dan dinamika rapat PAC ini, hampir seluruh pengurus struktural DPC PDI P Klaten kompak tak ada yang mau diwawancara. Mereka meminta menghubungi langsung ke Ketua DPC PDI P Klaten saat ini, Sri Mulyani. Sementara, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya, Sri Mulyani tidak merespon.
Konsistensi Adanya Perubahan
Konfirmasi akhirnya bisa diperoleh dari Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPC PDI P Klaten, Suraji. Ditemui di rumahnya, di Desa Soko, Kecamatan Karangdowo, Rabu lalu (10/9/2025), politisi senior PDI P Klaten ini menceritakan, rapat PAC untuk Dapil 5 dilaksanakan di Desa Gombang, Kecamatan Cawas, pada 3 September 2025, mulai pukul 19.00 WIB. Dihadiri seluruh PAC di Dapil 5, yaitu PAC Cawas, PAC Bayat, PAC Trucuk, PAC Karangdowo, PAC Pedan.
“Sebetulnya di undangan itu sosialisasi PP nomor sekian sekian (PP 01/2025). Berhubung itu ditawarkan dengan pimpinan sidang pak Edy (Ketua DPRD Klaten, yang adalah Plt Ketua PAC Pedan) langsung ya sumonggo. Semua PAC sepakat langsung lanjut pengusulan,” ujarnya.
Sebagai kesimpulan, Suraji menegaskan, hasil rapat PAC tentang usulan nama Ketua DPD dan Ketua DPC merupakan dinamika partai yang harus diterima semua pihak. Justru hal itu bisa menjadi bukti sejauh mana sebenarnya konsistensi dari setiap kader partai terhadap komitmen yang telah disepakati.
“Mohon maaf lho ya, kanca-kanca kadang-kadang ga konsisten. Sudah ditata sedemikian rupa bagaimana caranya ada perubahan di partai (PDI P Klaten). Kan sudah difasilitasi. Begitu lho! Lha ini akhirnya terjawab. Katanya informasinya itu anti Mulyani, anti Mulyani, kan gitu?! Terbukti, yang konsisten hanya 3 PAC,” tandas Suraji.
Konsistensi untuk melakukan perubahan yang dimaksud Suraji adalah usulan nama Ketua DPC dari PAC Pedan, PAC Karangdowo, dan PAC Juwiring. Tidak ada nama Sri Mulyani dalam usulan mereka. Satu PAC lagi yang juga tidak mengusulkan nama Sri Mulyani adalah PAC Delanggu. Tapi menurut Suraji, hasil usulan itu bukan dalam konteks konsistensi.
“Kalau sudah ngomong A ya A. Gitu lho! Sampai akhir. Soal nanti mati satu ya mati semua. Berpolitik kan begitu mestinya,” tegas Suraji.
Demokrasi Terpimpin
Konfirmasi lain juga datang dari Kepala Sekretariat DPC PDI Perjuangan, Arif Nugroho. Dijelaskan, PDI P Klaten telah melaksanakan konsolidasi organisasi sebagai amanah Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Dimana konsolidasi organisasi itu salah satunya sosialisasi PP Nomor 1 Tahun 2025. Dan di dalam PP tersebut berisi penentuan calon Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia.
“Sebelumnya, telah dilaksanakan sosialisasi di tingkat DPD untuk pengurus DPC se-karesidenan Surakarta. Sekitar tanggal 30-31 Agustus 2025 di Hotel Alana Karanganyar,” jelas Arif.
Arif menjelaskan, setelah dilaksanakan agenda sosialisasi PP 01/2025 berdasar Dapil masing-masing, berdasar kesepakatan, semua pengurus PAC melanjutkan rapat untuk pengusulan nama-nama Calon Ketua DPD dan Ketua DPC. Mengingat waktu, dikejar dead line, time line dari DPP ditentukan tanggal 8 September 2025 harus sudah mengirim hasil usulan.
“Kita floor-kan ke PAC. Bisa ga kalau rapat PAC kita selenggarakan langsung? Semua setuju,” kata Arif.
Menanggapi ada 4 PAC yang tidak mengusulkan nama Sri Mulyani, Arif berpendapat, hal itu sebagai dinamika. Menurut Arif, berarti PDI Perjuangan itu (memang) demokrasinya terbuka.
“Mereka tidak mengusulkan Bu Ketua (Sri Mulyani) boleh kok. Nyatanya terbukti di Klaten. Itu tidak menjadi masalah di kami. Karena itu usulan murni dari usulan PAC,” jelasnya.
Dijelaskan Arif, apa pun yang ada dari PAC direkap terus langsung dikirim ke DPD selaku induk partai di atas DPC. Menurut Arif, di PDI Perjuangan, terkait penentuan Ketua DPC, Ketua PAC, dan bahkan Ketua DPD itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum. Selaku petugas partai menunggu saja apa perintah dari Ketua Umum. Siapa yang terekomendasi.
“Bahkan di periode sebelumnya, Ibu Sri Mulyani tidak ada usulan satu pun di PAC, tapi ternyata Bu Sri Mulyani menjadi Ketua DPC,” katanya.
Menurut Arif, dinamika partai saat ini justru menunjukkan PDI Perjuangan sebagai partai yang nota bene memberikan pendidikan kepada intenal partai dan kepada masyarakat. Bahwa, PDI Perjuangan itu partai demokrasi yang terpimpin. Dengan begitu, seolah menegaskan bahwa perolehan usulan suara penuh untuk Sri Mulyani dari seluruh PAC di Klaten bukanlah hal yang penting dan perlu diperjuangkan. (ANAS/PUR)
